Politisi Muda F-PKB, Berharap Pemprof Jatim Bisa Ambil Kebijakan Soal Ekonomi Rakyat

Surabaya. CBN-Indonesia.com
Kondisi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung menurun memberikan dampak cukup besar pada sektor perekonomian di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kalangan menengah kebawah di Provinsi Jawa timur,Jum’at(03/09/21).

Dampak yang terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya sektor perdagangan,dengan adanya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk menjalankan roda perputaran ekonomi, seperti pengusaha hiburan,transportasi,Kuliner,wisata, Investasi dan semacamnya. Demikianpun masyarakat,daya belinya juga menurun tajam, di tambah PPKM Darurat yang terus membayangi pergerakan masyarakat.

Hingga saat ini,masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan dengan menghambat masyarakat untuk aktivitas ekonomi.

Regulasi pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM, memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan.

H.Ahmad Hilmy,S,Ag atau yang sering di sapa Gus Hilmy, anggota DPRD provinsi Jawa Timur Fraksi PKB, yang juga menjadi pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, menyampaikan,”Kenapa pertumbuhan ekonomi di jatim tak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan?”,menurut saya sejak meletupnya wabah pandemi covid-19,mau tidak mau kita dihadapkan pada surplus yang tak seimbang antara pendapatan daerah dan perputaran uang di masyarakat.

Karena masyarakat tak bisa lagi berkerja seperti biasanya, jangankan untuk berbisnis ritel yg menengah ke atas,pedagang kaki lima pun sangat terdampak dari keluarnya aturan protokol yg mengharuskan masyarakat untuk diam dirumah,sedangkan solusi yang sudah di anjurkan kami-kami ini adalah berbentuk bantuan permodalan baik untuk pebisnis ataupun pengusaha.

Sementara itu,usulan kami selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PKB tak banyak diindahkan, dan satu lagi seringnya berubah ubahnya aturan prokes di setiap kabupaten ataupun kota di Jawa Timur,yang membuat para pengusaha dari yang besar hingga pedagang kaki lima menjadi bingung untuk menentukan melanjutkan atau menutup usahanya. Jelasnya

Pasalnya,”Menurut saya akan sangat lebih baik bila pemerintah daerah lebih fokus lagi pada bantuan modal usaha bagi masyarakat,dan di berikan aturan yang efektif atau lebih baik terkait prokes kesehatan,agar tumbuh kembangnya ekonomi di Jawa Timur bisa membaik.

Peningkatan kemiskinan di Jawa Timur tak mungkin terelakkan,meskipun PPKM Darurat hingga berlevel-level,tapi prokesnya yang membingungkan,itu tidak ada gunanya.Karena kita juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi agar bisa memulihkan diri dari badai covid-19 ini.”Ungkapnya

Semoga pemerintah provinsi bisa mengarahkan anggarannya,untuk bisa penumbuhkan ekonomi kerakyatan dari level paling bawah, agar Jawa Timur tidak semakin terpuruk.

Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat perlu menyadari kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu hadir dan memberikan terobosan dan bantuan agar dampak pandemi covid-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjut dan mempengaruhi secara negatif kehidupan masyarakat secara luas.

Regulasi memudahkan dengan membuka peluang luas apa yang dibutuhkan masyarakat, “Tutupnya.(Red)