PASURUAN. CBN-INDONESIA –
Mendekati musim haji di tahun 2025 mendatang. Para jama’ah calon haji, di wilayah Kecamatan Purwosari mendapatkan undangan untuk datang ke Puskesmas Purwosari dengan mengumpulkan pemberkasan data diri dan dilakukan Check Up Kesehatan. Dengan harga cukup tinggi, Bagi Wanita Usia Produktif Rp 950.000. dan untuk Laki-laki dan Wanita usia Non Produktif atau usia lanjut Rp 920.000.
Namun di sela-sela pelaksanaan Check Up kesehatan dan pengumpulan data diri. Diduga Pegawai Puskesmas Purwosari bernama RN. Menyeruhkan bahwa bagi para calon jama’ah haji. “Wajib” calon jama’ah haji di wilayah Kecamatan Purwosari untuk melakukan Check Up Kesehatan lengkap di Laborat kesehatan “Jati Luhur”, Karena sudah ada penunjukan dari “Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ” (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Hal itu diduga di utarakan langsung oleh “RN” Pegawai Puskesmas Purwosari dan di perkuat oleh “SUM” Pegawai Laboratorium kesehatan Jati Luhur. Pada Hari Rabu (04/12/24).
Berdasarkan sumber yang di Wawancarai oleh awak media CBN-INDONESIA Yaitu calon jama’ah haji, yang akan berangkat ibadah haji ditahun 2025 mendatang sebut saja “Zn” menjelaskan,” Waktu itu saya dapat undangan dari Kader Desa, Saya diminta untuk bisa hadir ke Puskesmas Purwosari, untuk melakukan pengumpulan data diri dan tes kesehatan.
Sesampainya di sana, saya melakukan pengumpulan data dan rencananya juga tes kesehatan. Akan tetapi akhirnya saya batal lakukan tes kesehatan Check Up, Karena saya melihat kalau tes kesehatan harus ke Laboratorium Kesehatan yang sudah di tunjuk oleh dinas, Yaitu Laboratorium kesehatan “Jati Luhur” karena nilainya mahal 950, “Katanya.
Padahal saya ini sering lakukan Check Up Lengkap di Laboratorium kesehatan yang lain, harganya juga tidak semahal itu.”Ungkapannya.
Hal itu ditanggapi serius oleh ketua DPC Ormas Grib Jaya, “Masroni”. ia mengatakan seharusnya kejadian ini tak terjadi. Karena hal ini sangat merampas hak kemerdekaan masyarakat Calon Jama’ah Haji.
Menurut saya pihak manapun tidak boleh melakukan pemaksaan atau tekanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Masyarakat bebas mau Check Up di mana saja. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan tidak pernah mewajibkan bagi masyarakat calon jama’ah haji kalau mau cek kesehatan ke salah satu Instansi.
Hal ini saya sudah konfirmasi ke Dinas Kesehatan P2P, masyarakat bebas mau Check Up di mana saja, yang terpenting calon haji Nyaman dan tidak memberatkan. “Ungkapannya.
Lanjut kata Masroni, “saya berharap kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, agar bergerak turun ke lapangan secara langsung agar hal ini tidak terjadi lagi atau terulang kembali.”
Jngan sampai Calon Jama’ah Haji ini menjadi sapi perah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dengan memanfaatkan Momen-momen Haji, perlu di ingat bayar haji tidak murah.”Tegasnya.
Sementara itu Kabid Bidang Pencegahan dan Pengendalian (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Dokter Arif Junaidi mengatakan, jadi memang sebelum pemeriksaan haji itu, seluruh laborat sekabupaten pasuruan, mereka ada rapat dengan kita, disitu mereka membawa daftar harga masing-masing. Kemudian kita mencoba untuk menawar, kita sampaikan bahwa ini untuk pemeriksaan jama’ah haji, kalau bisa dapat harga yang terbaik. Kemudian juga membantu dalam upaya pemeriksaan supaya jama’ah haji tidak mondar-mandir (pemeriksaan fisik di puskesmas dan tes lab yang tempatnya jauh), sehingga laborat-laborat itu bersedia datang ke puskesmas dengan harga di bawah pasaran dari data laborat yang masuk kekami dan dari harga pemeriksaan di RSUD.
Sebenarnya laborat inisiatif membantu jama’ah haji, tapi apabila jama’ah haji tidak menjalani pemeriksaan di lab tersebut boleh dan tidak wajib tes lab di laborat tertentu (yang di sediakan puskesmas).
Penulis : Yes
Redaksi : CBN-INDONESIA